Hariansukabumi.com – Keterlambatan pencairan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadi sorotan publik. Hingga Kamis (8/1/2026), gaji ribuan pegawai di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum juga masuk ke rekening, memicu kegelisahan dan kemarahan serta menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Sukabumi, Rizal Pane, menilai kondisi ini sebagai indikasi kegagalan sistemik dalam mengelola anggaran rutin. “Ini bukan persoalan teknis biasa. Gaji ASN adalah kewajiban mutlak negara. Kalau sampai tertunda di awal tahun, patut dipertanyakan ada apa dengan tata kelola keuangan Pemkab Sukabumi,” tegasnya.
Menurut Rizal, keterlambatan tidak hanya mencederai hak ASN, tetapi juga berpotensi melumpuhkan kinerja pemerintahan dan memperburuk pelayanan publik. Pegawai yang seharusnya fokus melayani masyarakat justru terpaksa memikirkan cara bertahan hidup tanpa gaji.
Sejumlah ASN mengaku terpaksa “gigit jari” di awal tahun. Salah satu pegawai yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, “Alasannya selalu klasik: menunggu SPJ dinas lain dan informasi penyaluran. Padahal pengesahan DPRD sudah beres sejak Desember 2025. Kalau ini masih dijadikan alasan, wajar kalau ASN dan publik curiga ada persoalan serius.”
Ia menegaskan bahwa gaji merupakan belanja wajib yang seharusnya bisa dicairkan tanpa harus menunggu urusan dinas lain. “Kalau dinas lain belum beres, jangan korbankan semua ASN. Ini hak kami, bukan bonus,” ucapnya.
PWRI juga menyoroti peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang dinilai gagal mengantisipasi persoalan tahunan. “Setiap tahun selalu saja ada alasan. Kalau seperti ini terus, publik berhak bertanya: apakah sistem keuangan daerah dikelola secara profesional atau tidak?” kata Rizal.
Dampak yang muncul semakin memprihatinkan, dengan sejumlah ASN terpaksa mencari pinjaman bahkan ke rentenir untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. “Awal tahun seharusnya jadi momen bangkit, tapi ini malah jadi awal penderitaan. Gaji tak cair, utang jadi pilihan terakhir,” ucap salah satu ASN dengan nada kecewa.
PWRI mendesak Bupati Sukabumi dan jajaran terkait untuk segera turun tangan, membuka ke publik akar persoalan keterlambatan, serta memastikan kejadian serupa tidak berulang. “Jika persoalan ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan ASN dan masyarakat terhadap Pemkab Sukabumi akan semakin runtuh,” pungkas Rizal Pane.
