Hariansukabumi.com = DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sukabumi menggelar audiensi terbuka dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, Selasa (13/1/2026). Kegiatan ini dilakukan menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait proyek-proyek yang dinilai bermasalah.
Audensi yang diikuti puluhan anggota PWRI dan dikomandoi oleh Ketua DPC PWRI Kabupaten Sukabumi Rizal Fane, diterima langsung oleh Kepala Dinas PU Uus Somantri didampingi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Pengawas Lapangan di Aula Stum Dinas PU Jalan Gunung Butak Palabuaratu.
Dalam suasana dinamis yang sarat kritikan membangun, PWRI secara gamblang menyoroti dugaan buruknya kualitas sejumlah proyek pembangunan di wilayah Purabaya Sagaranten dan Pabuaran. Mulai dari pengaspalan jalan, irigasi, hingga Tembok Penahan Tanah (TPT) yang dinilai baru selesai namun sudah rusak.
“Ini bukan sekadar keluhan, ini sudah jadi kegelisahan publik yang perlu disampaikan dan dievaluasi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum,” ujar Herman Popeye, Ketua Harian DPC PWRI Kabupaten Sukabumi.
Popeye juga menyoal lemahnya pengawasan, penggunaan bahan konstruksi tidak sesuai spesifikasi dan RAB, kemungkinan paksaan pelaksanaan proyek dengan anggaran tidak cukup, serta dugaan subkontraksi tanpa kontrol Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, PWRI juga menyentil mekanisme lelang proyek, di mana sejumlah kontraktor tertentu terkesan terlalu mudah memenangkan banyak paket pekerjaan dan memunculkan persepsi kurangnya transparansi serta keadilan tender.
Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPC PWRI Kabupaten Sukabumi Erwin menyentil sisi tanggungjawab pengawasan Dinas PU yang terkesan asal dilakukan. “Di mana fungsi pengawasan ketika proyek dikerjakan? Kalo ditemukan pekerjaan buruk dan terbukti tidak sesuai spesifikasi, tentu sanksi harus diberikan sesuai aturan, jangan terkesan tutup mata,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Uus Somantri mengapresiasi dan menerima semua laporan serta kritik yang disampaikan. “Ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan Dinas PU lebih baik dalam mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur meski dengan keterbatasan anggaran,” tandasnya.
