Hariansukabumi.com– Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi melakukan audit menyeluruh terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Jaya Mandiri. Desakan itu muncul setelah lembaga tersebut mencium adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta penggunaan anggaran nonbudgeter di tubuh perusahaan daerah itu.
Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat, mengatakan pihaknya menyoroti adanya indikasi kuat praktik nepotisme dalam struktur internal Perumda Tirta Jaya Mandiri. Ia menduga beberapa jabatan penting diisi oleh kerabat dekat Direktur Utama, termasuk posisi kepala cabang dan kepala subbagian.
“Kami menemukan dugaan adanya dinasti kekeluargaan yang menguasai struktur perusahaan. Bahkan ada informasi bahwa salah satu kepala subbagian merupakan anak dari Direktur Utama,” ujar Rohmat kepada hariansukabumi.com Senin, 10 November 2025.
Menurut Rohmat, kondisi tersebut membuat perusahaan daerah itu rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ia menilai praktik semacam ini tidak hanya mencederai asas profesionalitas, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip good governance di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kalau merujuk pada asas KKN, maka dugaan nepotisme di Perumda ini sangat kuat dan perlu segera diselidiki,” katanya.
Tak hanya soal dugaan dinasti jabatan, LPI juga menyoroti masa jabatan Direktur Utama yang sudah menjabat hingga tiga periode berturut-turut. Menurut Rohmat, lamanya masa jabatan itu harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Lebih jauh, LPI menduga ada aliran anggaran nonbudgeter yang tidak jelas sumber dan penggunaannya. Rohmat menyebut pihaknya memperoleh informasi bahwa sejumlah pejabat di Perumda mendapatkan fasilitas kendaraan operasional yang kemudian menjadi milik pribadi setelah proses kredit selesai.
“Kami mempertanyakan asal anggaran tersebut. Apalagi, berdasarkan informasi lapangan, kendaraan operasional itu dibeli dengan dana perusahaan dan statusnya berubah menjadi hak milik setelah kredit lunas,” ujarnya.
LPI mendesak Kejari Sukabumi untuk mengaudit seluruh penggunaan anggaran dan pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola Perumda Tirta Jaya Mandiri. Audit itu, kata Rohmat, perlu dilakukan demi memastikan transparansi keuangan dan mencegah potensi penyimpangan.
“Ini perusahaan milik daerah, jadi seluruh pengelolaan keuangannya harus terbuka dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu,” pungkas Rohmat.
*Azhar Vilyan*
