Hariansukabumi.com-Pemkab Sukabumi melalui Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) menegaskan bahwa Kabupaten Sukabumi berada pada peringkat “Nindya” dan sedang berupaya keras untuk mencapai predikat tertinggi, yakni Kabupaten Layak Anak.
Hal ini disampaikan Oleh Gugus Tugas KLA dalam momen evaluasi dan percepatan pemenuhan indikator KLA menjelang batas akhir penginputan data pada 30 April 2026 di Pendopo Sukabumi pada Selasa (28/4).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi, H. Agus Sanusi, melaporkan bahwa hingga 20 April 2026, capaian evaluasi mandiri KLA Kabupaten Sukabumi baru menyentuh angka 578,82 dari total 1.000 poin. Angka ini masih berada di bawah capaian tahun sebelumnya yang mencapai 848 poin.
“Dengan waktu yang tersisa hanya beberapa hari sebelum batas akhir penginputan, diperlukan upaya percepatan yang lebih terarah, terkoordinasi, dan fokus. Keberhasilan Kabupaten Layak Anak bukanlah tanggung jawab satu perangkat daerah semata, melainkan hasil kolaborasi seluruh gugus tugas,” tegas H. Agus Sanusi.
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas KLA, Boyke Martadinata, mengingatkan seluruh jajaran Perangkat Daerah dan lintas sektor lainya untuk segera menuntaskan tugas administratif dan penyediaan bukti fisik (evidence).
“Masalah anak sudah menyangkut semua sektor, mulai dari pemenuhan psikologi, kebutuhan ekonomi, akses pelayanan kesehatan, hingga intervensi pendidikan. Setiap kebijakan baru, mekanisme, dan aplikasi dari setiap unsur pimpinan harus segera dilaksanakan dan dilaporkan. Waktu kita tinggal dua hari lagi,” ujar Boyke. Ia juga menekankan pentingnya delegasi tugas yang jelas di setiap satuan kerja agar target penilaian tercapai.
Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Shindy Dyah Ayu Lestari, yang turut hadir secara daring memaparkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi provinsi sementara, nilai Kabupaten Sukabumi berada di angka 750,53—masih di level Nindya.
“Kami mendorong Kabupaten Sukabumi untuk memaksimalkan sisa waktu dua setengah hari ini. Masih ada lima klaster kelembagaan yang harus dipenuhi datanya oleh teman-teman perangkat daerah. Jika semua mengisi dokumen kebijakan, inovasi, dan MoU, saya yakin nilainya akan terdongkrak signifikan,” jelas Shindy. Ia juga menambahkan bahwa saat ini, dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, belum ada satu pun yang berhasil meraih predikat tertinggi KLA.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan instruksi kepada seluruh sektor terkait untuk berkolaborasi merampungkan penginputan data secara masif dalam 48 jam ke depan demi mewujudkan komitmen perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukabumi.
