Hariansukabumi.com-Andri Hidayana mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk menuntaskan persoalan jalan kabupaten yang rusak di sejumlah wilayah. Menurutnya, kerusakan infrastruktur jalan hingga saat ini masih menjadi keluhan utama masyarakat karena berdampak langsung terhadap mobilitas warga dan aktivitas perekonomian.
Andri menilai, tingginya persentase jalan kabupaten dengan kondisi rusak berat maupun rusak sedang menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih progresif dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan, apabila pola perencanaan dan penganggaran masih menggunakan metode konvensional seperti saat ini, persoalan jalan rusak di Kabupaten Sukabumi tidak akan pernah terselesaikan secara menyeluruh.
Politisi PPP tersebut mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 150 kilometer jalan kabupaten dengan status rusak berat atau tingkat kerusakan di atas 50 persen. Kondisi itu dinilai membutuhkan langkah luar biasa dan tidak cukup hanya mengandalkan pola anggaran rutin tahunan.
“Kalau pola perencanaan dan penganggaran masih seperti sekarang, sampai 10 bupati pun persoalan jalan tidak akan tuntas. Bupati harus berani membuat gebrakan yang jelas agar masalah ini selesai,” ujar Andri, Sabtu (9/5/2026).
Sebagai solusi, Andri mendorong Pemkab Sukabumi untuk mulai berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBD, salah satunya melalui kerja sama strategis dengan BUMN maupun lembaga perbankan.
Menurutnya, infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Karena itu, pembangunan jalan harus menjadi prioritas utama agar distribusi barang, akses pelayanan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lancar.
“Jalan itu urat nadi ekonomi. Kalau jalannya bagus, ekonomi masyarakat juga akan lancar. Tapi kalau hanya mengandalkan APBD sekitar Rp150 miliar sampai Rp200 miliar per tahun, tidak akan terasa dampaknya,” katanya.
Andri memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menuntaskan persoalan jalan rusak di Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar Rp800 miliar. Di sisi lain, kondisi geografis dan cuaca di Kabupaten Sukabumi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur jalan.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mulai meninggalkan metode pembangunan jalan menggunakan hotmix dan beralih ke betonisasi agar kualitas jalan lebih tahan lama dan tidak cepat mengalami kerusakan.
“Sudah jangan pakai hotmix, harus betonisasi agar kualitasnya bisa sampai 10 tahun. Jangan baru dibangun setahun sudah rusak lagi,” tegasnya.
Selain menyoroti kondisi infrastruktur, Andri juga mengingatkan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diperkirakan akan berdampak terhadap pembangunan daerah, termasuk sektor infrastruktur. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah daerah memiliki strategi dan inovasi yang jelas agar persoalan jalan rusak di Kabupaten Sukabumi dapat segera ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
“Apalagi sekarang sedang ada efisiensi, otomatis anggaran pembangunan akan terpangkas. Jadi pemda harus punya strategi dan inovasi agar masalah jalan butut di Kabupaten Sukabumi bisa selesai,” pungkasnya.
