Hariansukabumi.com-BANDUNG, JABAR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan memangkas skema bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai membebankan anggaran daerah. Selain penataan efisiensi BUMD, Pemprov Jabar juga bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.
Langkah strategis tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Barat menyoroti sejumlah BUMD yang selama ini memperoleh keuntungan tanpa memberikan kinerja optimal bagi daerah.
Salah satu efisiensi dilakukan pada skema pengelolaan transportasi Transjabar oleh BUMD Jasa Sarana yang sebelumnya mengambil jatah pemotongan anggaran (fee) sebesar 5 persen. Pemprov Jabar kini mengubah kerja sama secara langsung dengan penyedia jasa transportasi seperti DAMRI dan Bluebird, sehingga menghemat anggaran daerah hingga Rp10 miliar per tahun.
Selain itu, Pemprov Jabar memutus kontrak sewa kendaraan listrik senilai Rp11 miliar per tahun melalui BUMD MUJ. Ke depan, Peraturan Gubernur (Pergub) baru diundangkan guna mewajibkan seluruh BUMD menyetorkan 90 persen pendapatannya secara langsung ke kas daerah untuk mencegah praktik investasi berisiko tinggi.
“Seluruh efisiensi ini ditujukan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan berbagai kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Gubernur dalam rapat tersebut. Rabu 5 Agustus 2026
Anggaran hasil efisiensi difokuskan pada penguatan pemenuhan hak dasar warga, di antaranya:
Kesehatan: Menjamin kepastian pembiayaan berobat bagi warga kurang mampu melalui skema bantuan sosial rumah sakit, serta menanggung klaim tindakan medis korban kejahatan dan kekerasan.
Pendidikan: Melanjutkan pembiayaan serta subsidi bagi jenjang pendidikan SMA, SMK, hingga Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta.
Energi dan Infrastruktur: Menyelesaikan pemerataan aliran listrik bagi puluhan ribu rumah tangga serta memastikan kondisi jalan provinsi dan fasilitas irigasi pertanian dalam kondisi optimal.
Merespons interupsi anggota DPRD Jabar mengenai tingginya rawan kejahatan dan kecelakaan akibat minimnya PJU di Jalan Soekarno-Hatta, Pemprov Jabar langsung menetapkan tiga langkah cepat:
Meminta Kementerian PU menyerahkan pengawasan dan pengelolaan Jalan Soekarno-Hatta ke pihak provinsi.
Memastikan seluruh lampu PJU di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta terpasang dan berfungsi terang dalam tenggat waktu satu bulan.
Membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di area rawan keselamatan dengan menggandeng kemitraan daerah.
Di samping penataan jalan, Gubernur menekankan pentingnya menindak tegas peredaran obat keras terbatas seperti Tramadol yang memicu maraknya aksi pembegalan dan tawuran remaja di wilayah Jawa Barat.
Sumber: LEMBUR PAKUAN CHANNEL – KDM BERSIKAP TEGAS PADA BUMD NAKAL | TANGGAPI INTERUPSI JALAN GELAP
