Hariansukabumi.com-JAKARTA — Praktisi bisnis dan pengamat ekonomi-politik Mardigu Wowiek mengulas potensi ancaman krisis keuangan yang membayangi pemerintah daerah di Indonesia. Mardigu menyebut sebanyak 490 dari total 552 pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berisiko mengalami tekanan kas hingga terancam kesulitan membayarkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pandangan tersebut disampaikan Mardigu melalui tayangan video di kanal YouTube miliknya. Menurutnya, kondisi kas daerah yang semakin menipis dipicu oleh kebijakan efisiensi dan pemotongan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Mardigu menyoroti bahwa pergeseran alokasi anggaran pusat tersebut dialihkan untuk menopang sejumlah program prioritas dan biaya operasional nasional. Di antaranya meliputi pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek Sekolah Rakyat, program Koperasi Desa (Kopdes), belanja fasilitas kementerian, hingga operasional perjalanan dinas.
Selain penyesuaian alokasi anggaran dari pusat, ia juga mencermati persoalan internal birokrasi daerah yang dinilai masih mengalami penumpukan tenaga kerja tidak efisien serta praktik nepotisme. Kondisi ini membuat beban belanja pegawai di tingkat daerah menjadi sangat tinggi saat penerimaan anggaran berkurang.
Mardigu mengingatkan bahwa tersendatnya likuiditas keuangan daerah berpotensi memicu efek domino bagi perekonomian lokal. Dampak tersebut mencakup penurunan daya beli masyarakat, penurunan aktivitas pasar tradisional, perlambatan pembangunan infrastruktur desa, hingga potensi terganggunya kualitas pelayanan publik dasar di tingkat daerah.
Informasi ini bersumber dari video analisis kebijakan dan ekonomi daerah yang diunggah oleh akun YouTube Bossman Mardigu pada 7 Agustus 2026 melalui tautan (https://youtu.be/LpgisHZsT7E?si=QSL38pDViEj8IA-z).
Selengkapnya:
