Hariansukabumi.com- Baru-baru ini viral tentang aksi jalan kaki (long march) yang dilakukan oleh 23 orang warga Gunung Karamat Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi, yang menamakan dirinya Paguyuban Pasopati menuju Istana Presiden pada tanggal 26 Januari 2022 lalu.
Namun aksi tersebut tidak mendapat dukungan dari sebagian orang. Termasuk kepala desa Gunung Karamat sendiri. Ia mengatakan aksi tersebut ditunggangi oleh kepentingan lain.
Bahkan sebut Subaeta Kades Gunung Karamat, Paguyuban Pasopati tersebut tidak terdaftar sebagai Paguyuban, di
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi.
Paguyuban tersebut tidak terdaftar sebagai paguyuban di Badan Kesbangpol Kabupaten Sukabumi. Makanya saya menolak memberikan dukungan atas aksi Long March yang mereka lakukan beberapa hari lalu,” ungkap Subaeta Jumat 28/01/2022
“Anehnya Mereka mengklaim bahwa mereka adalah sebagai eks karyawan PT. Tybar. Dan saya sangat meragukan hal tersebut. Memang diantara 23 orang yang melakukan aksi ke Long March ke Jakarta tersebut ada yang bekas karyawan PT. Tybar, namun itu hanya sejumlah kecil saja.
Kalau tidak percaya mari kita buktikan secara data dan fakta yang sebenarnya,” sambung Subaeta
Selain itu Subaeta juga menyampaikan bahwa Paguyuban Pasopati tersebut belum pernah meminta izin atau permisi atas kehadiran paguyuban itu kepada pemerintahan desa Gunung Karamat yang ia pimpin.
“Bahkan sampai saat ini saya belum mendapat pemberitahuan ke pemerintah desa atas berdirinya paguyuban tersebut. Seharusnya mereka yang menamakan Paguyuban Pasopati ini memberi tahu kepada pemerintah desa atas kehadiran paguyuban tersebut di desa ini. Serta mengurus perizinan yang resmi di Badan Kesbangpol Kabupaten Sukabumi. Agar paguyuban mereka itu diakui secara legalitas oleh pemerintah. Supay segala sesuatu yang mereka jalankan kedepannya sesuai dengan koridor yang berlaku,” bebernya
Sebagai pemimpin di Desa Gunung Karamat, Subaeta khawatir akan nasib warganya yang melakukan aksi jalan kaki yang menempuh perjalan sepanjang 166 Km dan menghabiskan waktu selama 2 hari 1 malam tersebut
“Saya sebenarnya khawatir dan prihatin akan nasib warga saya tersebut. Apalagi mereka tidak memiliki izin yamg jelas. Apabila terjadi sesuatu di jalan siapa nanti yang akan bertanggung jawab, semisal dengan kecelakaan dan hal buruk lainnya. Apalagi tidaklah mudah untuk melakukan pertemuan dengan Presiden apalagi di tengah kondisi pandemi begini. Syarat nya sangat banyak, seperti surat vaksin, swag dan berbagai protokol wajib lainnya yang harus di tempuh.” Tandas Subaeta
Azhar Vilyan
