Hariansukabumi.com- Sebelas anggota koalisi Persatuan Ormas LKP (POL) yang berada di Sukabumi, jalin koordinasi dengan institusi Kejakasaan Negeri Cibadak, Rabu 25/05/2022
Koordinasi itu bertujuan mempererat komitmen antara POL dengan kejaksaan terhadap pemberantasan korupsi dalam ruang lingkup Kabupaten Sukabumi
Pada kesempatan itu, para Ketua yang tergabung di POL turut menyerahkan berkas perkara dugaan korupsi mantan Kepala Desa Mangkalaya kepada kejaksaan, sebagai bentuk komitmen dari POL terhadap pemberantasan korupsi
Dalam pertemuan yang bertempat di Aula Rapat Kejari Cibadak, Koordinator POL, Hakim Adonara, (Ketua Umum LSM GAPURA RI) menyatakan pihaknya hadir untuk memenuhi produk kasus Kejaksaan Negeri Cibadak.
Namun Hakim Adonara masih menyayangkan akan produk kasus hukum di Kabupaten Sukabumi, yang dinilainya yang masih di level bawah
“Opini publik terhadap produk
Kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Cibadak sepanjang rezim sekarang ini masih sebatas penanganan kasus di level terbawah saja, yaitu level kepala desa saja. Dari penilaian publik tersebut sebetulnya hampir sama dengan apa yang kami cermati, ” kata Hakim
Untuk itu lanjut Hakim Adonara, kali ini, kami menyertakan berkas perkara dugaan korupsi mantan Kepala Desa Mangkalaya kepada kejaksaan, sebagai pintu masuk, supaya bisa menyasar pihak-pihak lain, yang sekiranya terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.
Karena menurut Hakim, sebetulnya kasus yang menyangkut kepala desa bukanlah prioritas dari POL, apalagi dari LSM Gapura RI
“Sebetulnya terlalu kecil bagi kami untuk bermain di tingkat kepala desa. Perlu saya tegaskan, berkas kasus dugaan korupsi Kades Mangkalaya yang kami bawa ke kejaksaan ini, hanya sebagai pintu, atau jalan masuk untuk mengungkap siapa saja yang bermain dalam dugaan korupsi tersebut,” papar Hakim
Selanjutnya Hakim Adonara meminta, agar institusi kejaksaan bisa melahirkan produk kasus di tingkat birokrasi, yang tidak hanya menyasar pada para Kades saja
“Kami berharap dan meminta pada Kejaksaan Negeri Cibadak bisa meningkatkan kinerjanya pada waktu mendatang, agar Kabupaten Sukabumi bersih dari pada pelanggaran dan tindak korupsi,” Tandas Hakim di hadapan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cibadak
Hal senada disampaikan Feri Ketua LSM LATAS, Ia dengan terang-terangan malah mendesak agar pengembangan kasus kepala desa bisa menyentuh pihak terkait, baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) maupun Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
Sementara itu Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Cibadak, Ratno Timur Habeahan Pasaribu, SH mengatakan pihaknya juga berharap ada kerjasama antara Institusi Kajari Cibadak dan POL kedepannya.
“Apa yang diharapkan teman-teman dari POL sebenarnya sejalan dengan keinginan kami. Saat ini berbagai upaya kami sudah kami lakukan, mulai dari level terbawah yaitu melalui program Jaksa Bina Desa,” jelas Ratno Timur
“Harapan besar kami, semoga dengan pertemuan ini membawa manfaat bagi semua pihak kedepannya untuk penegakan hukum di Kabupaten Sukabumi” sambungnya
Adapun terhadap apa yang telah disampaikan Hakim Adonara sebelumnya, jelas Ratno Timur, pihaknya pun tidak menampik
Mantan Kasi Intel Kajari Simalungu Sumatra Utara itu, mengatakan akan berupaya melakukan tindakan, baik secara preventif maupun represif
“Kita akan lakukan tindakan tersebut demi tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Sukabumi ini,” tutupnya
11 Anggota Persatuaan Ormas LKP (POl) yang hadir pada kesempatan itu ialah Ketua Pandawa16, Ketua GMB, Ketua Anom Kalijaga, Ketua Laskar Komando, Ketua GMJB, Ketua Peta Siliwangi, Ketua Formabar, Ketua Investigasi GMB, Ketua Komando, Ketua LATAS, dan Ketua GAPURA RI.
Azhar Vilyan
