HARIANSUKABUMI.COM – Muhaimin Iskandar, yang dikenal sebagai Cak Imin dan berpotensi menjadi cawapres pada Pemilu 2024, akhirnya memberikan respons terhadap kasus dugaan korupsi yang mencuat hingga penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di Jakarta pada Kamis (28/9).
Dalam responsnya, Cak Imin menyoroti prinsip kedaulatan hukum yang menempatkan setiap warga negara setara di mata hukum.
“Saya kira prinsip yang harus ditegakkan adalah kedaulatan hukum, persamaan derajat, dan kesamaan hak di depan hukum,” kata Cak Imin di Jakarta Pusat, Minggu (1/10). CNN Indonesia
Cak Imin menegaskan bahwa ia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ia juga mengomentari spekulasi bahwa kasus ini memiliki dimensi politis. Cak Imin menunjukkan bahwa masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan, mengingat proses hukum masih berjalan.
“Kita lihat nanti. Kita lihat bagaimana prosesnya. Yang pasti, hal ini tidak akan bisa ditutup-tutupi. Semua akan transparan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo pada Kamis (28/9) sore hingga Jumat pagi.
Selama kegiatan tersebut, tim penyidik KPK berhasil mengamankan 12 unit senjata api, dokumen yang diduga terkait perkara, dan jumlah uang sekitar Rp30 miliar.
Terkait dengan senjata api, KPK telah berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya.
Tidak hanya itu, sumber CNNIndonesia.com juga melaporkan bahwa KPK telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
Penetapan status tersangka ini merupakan kelanjutan dari tahap penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya.
Sementara itu, Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, membantah bahwa penyelidikan terhadap Syahrul Yasin Limpo memiliki motif politis.
Menurutnya, penyidikan ini semata-mata dilakukan untuk menjaga integritas hukum.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa tindakan KPK seringkali dikaitkan dengan konteks politik, terutama karena kasus ini melibatkan beberapa politisi dan berlangsung menjelang tahun politik yang penting.
Editor : Aura Rahman
