HARIANSUKABUMI.COM – Di Kecamatan Warungkiara, Sukabumi, tengah beredar cerita tak sedap. Oknum Kepala Desa diduga meminta uang kepada warga sebagai syarat untuk menerima bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Kejadian ini terjadi pada Rabu, 11 Oktober 2023.
Berita ini menjadi sorotan karena beberapa warga, yang merasa kesal karena telah mengeluarkan sejumlah uang, mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui video amatir yang beredar di media sosial.
Dalam video tersebut, lebih dari lima warga setempat mengaku bahwa oknum Kepala Desa tersebut meminta uang sebesar 500 ribu rupiah sebagai DP untuk program Rutilahu.
Mereka menyatakan keheranannya karena pemerintah desa meminta uang kepada masyarakat yang kurang mampu.
“Mana ada peraturan yang mengharuskan pemerintah meminta uang sebelum memberikan bantuan,” ujar salah satu warga yang kesal.
Video lainnya menunjukkan bahwa pemerintah desa juga meminta uang dari kepala dusun (Kadus) sebesar 500 ribu rupiah sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan Rutilahu, karena toko pembangunan material dikabarkan bangkrut.
Salah satu warga berinisial (L) mengungkapkan bahwa dia sudah memberikan uang sejumlah 500 ribu rupiah sebagai DP untuk pembangunan Rutilahu.
Namun, dia berharap agar uangnya dikembalikan jika tidak ada aturan yang memungut uang dari warga untuk kepentingan pemerintah desa.
Warga lainnya, yang berinisial (U), juga menyatakan bahwa dia diminta uang sebesar ratusan ribu rupiah oleh oknum Kepala Desa untuk memperlancar bantuan Rutilahu.
Video lainnya menunjukkan tiga ibu-ibu dan pemilik warung yang merasa kesal karena telah membayarkan sejumlah uang, namun program Rutilahu belum juga direalisasikan.
Baca juga : NasDem Tetap Solid Dukung Pemerintahan Jokowi, Meskipun Kader Terjerat Kasus Korupsi
“Mengapa warga yang tidak mampu harus membayar 500 ribu rupiah sebagai DP untuk mendapatkan bantuan Rutilahu?” keluh seorang ibu-ibu di salah satu video.
Pemilik warung menambahkan, “Mengapa harus ada tekanan untuk segera memberikan DP? Mengumpulkan uang seperti itu tidaklah mudah.”
Kasus ini menjadi perbincangan di Warungkiara dan memicu perhatian publik terhadap tindakan oknum Kepala Desa yang diduga merugikan warga yang seharusnya menerima bantuan pemerintah.
Pihak berwenang akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut.
Editor : Aura Rahman
