Hariansukabumi.com- Maraknya tradisi perang sarung dan tawuran, serta kenakalan remaja lainnya di Kabupaten Sukabumi, khususnya di Palabuhanratu, mendapat tanggapan serius dari kalangan legislatif.
Badri Suhendi, S.IP., M.H., Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi sekaligus Ketua Fraksi Demokrat, merasa prihatin dan menegaskan pentingnya pengawasan dan pembinaan yang baik dari semua pihak.
“Saya sampaikan keprihatinan yang mendalam atas maraknya kenakalan remaja di bulan suci Ramadan 1445 H ini,” kata Badri saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Senin (18/3/2024).
“Seharusnya di bulan suci ini, diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan positif tentang pendidikan keagamaan. Malahan, beberapa oknum remaja melakukan hal yang tidak baik. Kami prihatin,” imbuhnya.
Badri menghimbau agar aksi kenakalan remaja ini dihentikan dan harus diberikan pemahaman yang serius dari pemerintah daerah, termasuk anggota dewan yang berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan kepada unsur masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya di wilayah Palabuhanratu.
“Saya yakin pemerintah daerah dan unsur lainnya sudah menanggapi dan mengambil langkah-langkah, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya dengan pihak kepolisian,” ujarnya.
“Namun, saya dari Fraksi Demokrat mendorong agar pemerintah segera melakukan langkah-langkah praktis untuk pencegahan dan pembinaan kepada pelajar maupun remaja, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena, jika sudah ada korban, dampaknya sangat luas, baik bagi pribadi, keluarga, maupun masyarakat,” tegas Badri.
Lebih lanjut, Badri menjelaskan bahwa untuk mengatasi kenakalan remaja, perlu ada kerjasama yang baik antara berbagai pihak.
“Pertama, peran orang tua dalam pengawasan dan pembinaan kepada anak-anaknya harus semakin melekat dan serius,” paparnya.
“Kedua, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan perlu menekankan bahwa anak-anak pelajar perlu diberikan kegiatan-kegiatan di sekolah maupun luar sekolah yang masuk dalam ekstrakurikuler. Hal ini untuk memadatkan jadwal mereka sehingga kesempatan untuk bermain dan melakukan hal-hal yang tidak baik dapat tereliminir,” imbuhnya.
“Namun, tiap sekolah pun tidak bisa melakukan itu tanpa peran serta dari pihak orang tua. Anak sekolah ada batas waktunya sampai sore, nah malam harinya kan ada di pihak keluarga. Maka, peran orang tua ini sangat dominan,” kata Badri.
“Walaupun demikian, tetap pemerintah daerah mendorong bagaimana melakukan langkah-langkah koordinasi, instruksi kepada pemerintahan desa dan kecamatan dalam melakukan pengawasan dan komunikasi yang baik dengan para pemangku adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak,” pungkasnya.
A.Taopik
