Hariansukabumi.com- DPP Paguyuban Jampang Tandang Makalangan menerima kunjungan dari POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dan perwakilan pedagang Desa Buniwangi dalam rangka silaturahmi serta penyampaian aspirasi masyarakat.
Diketahui POKDARWIS dan perwakilan pedagang tersebut mengadukan dan meminta bantuan pendampingan hukum terkait penolakan terhadap adanya rencana pembangunan tambak udang di wilayah Pantai Minajaya, Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
Silaturahmi tersebut diterima secara langsung oleh Sekjen DPP dan Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM sekaligus Ketua LPBH (Lembaga Pendampingan dan Bantuan Hukum) Paguyuban Jampang Tandang Makalangan, Iman Budiansyah, SE, SH, MH, di kantor LPBH Jampang Tandang Makalangan pada Rabu 2/10/2024
Iman Budiansyah hadir mewakili Ketua Umum yang sedang menjalani kegiatan di tempat lain. Selain itu, turut hadir mendampingi, Jagaraksa (Bah Dendi), Humas (Dede Beko), serta jajaran paralegal LPBH.
Dalam pertemuan tersebut, POKDARWIS Desa Buniwangi menyampaikan keberatan mereka terhadap adanya rencana pembangunan tambak udang. Mereka menilai proyek tersebut bertentangan dengan visi dan misi POKDARWIS serta Desa Buniwangi, yang fokus pada pengembangan pariwisata.
Pembangunan tambak udang dianggap akan menimbulkan konflik kepentingan yang dapat menghambat kemajuan pariwisata di Desa Buniwangi, terutama karena Pantai Minajaya telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai wilayah pengembangan penanaman dan pelestarian pandan sebagai heritage wisata.
DPP Paguyuban Jampang Tandang Makalangan melalui Ketua Bidang dan hukum dan Sekjen DPP beserta jajaran LBH JTM menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat Desa Buniwangi dan berjanji akan memperjuangkan isu ini kepada pihak-pihak terkait yang berwenang.
“DPP Jampang Tandang Makalangan akan mendampingi masyarakat Desa Buniwangi dalam memperjuangkan hak mereka untuk mempertahankan kelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata di wilayah Pantai Minajaya. Kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait, agar aspirasi masyarakat ini dapat ditindaklanjuti dengan bijaksana,” ungkap Iman Budiansyah
Azhar. V*
