Hariansukabumi.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciemas menggelar musyawarah dengan tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes) terkait kinerja Pemdes dalam penanganan bencana alam pascabanjir yang menerjang kawasan pasar Desa Ciemas beberapa minggu lalu. Kegiatan ini digelar pada Selasa (18/02/2025).
Musyawarah ini dihadiri oleh Forkopimcam Ciemas, Satpol PP Ciemas, Kepala Desa Ciemas Wisnu Handito, Ketua BPD Rani Masmalinda beserta jajaran, Pendamping Desa Suhendar, serta perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh perempuan Desa Ciemas.
Ketua BPD Ciemas, Rani Masmalinda, menjelaskan, “Kegiatan musyawarah ini dilaksanakan karena ada aduan dari masyarakat tentang ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam penanganan bencana alam. Khususnya, pembahasan tentang pengerukan aliran sungai yang sudah dangkal, yang menjadi pemicu banjir, serta hal-hal lainnya.”
“Poin-poin pembahasan meliputi tuntutan kepedulian kepala desa dalam menyikapi bencana alam, terutama kepada masyarakat terdampak, serta transparansi anggaran pembangunan di desa,” tambahnya.
Rani juga menyatakan bahwa musyawarah telah menghasilkan kesepakatan antara masyarakat dan Kepala Desa Ciemas. Namun, kesepakatan tersebut belum bisa ditandatangani hari ini karena harus dipelajari lebih dahulu oleh kepala desa. “Berita acara kesepakatan akan dipending hingga Jumat. Alhamdulillah, musyawarah hari ini berjalan tertib, aman, dan lancar,” ujarnya.
Camat Ciemas, Usep Suplita, S.E., M.Si., menjelaskan, “Kami dari Forkopimcam hadir untuk memfasilitasi musyawarah ini, menyusul aksi penyegelan ruang kantor Kepala Desa oleh masyarakat beberapa hari lalu. Tujuannya adalah menampung aspirasi masyarakat agar tidak terjadi lagi tindakan serupa.”
“Harapan saya, musyawarah ini menjadi masukan konstruktif bagi Pemdes Ciemas. Apa yang disampaikan masyarakat adalah kritik membangun untuk kebaikan desa ke depannya,” jelas Usep.
“Alhamdulillah, kepala desa menerima semua masukan dan siap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Usep juga berpesan kepada masyarakat agar menyampaikan aspirasi melalui lembaga desa seperti BPD, bukan dengan aksi seperti penyegelan.
Salah satu tokoh masyarakat, Sugianto alias Ujang Botak, mengkritik kinerja dan sikap Kepala Desa Ciemas. “Kami mengkritisi kepala desa karena sikapnya yang kurang empati, bahkan sebelum bencana terjadi. Misalnya, saat pelantikan 100 hari, beliau tidak menunjukkan sikap sebagai pemimpin,” ujarnya.
Sugianto juga menyoroti masalah pengerukan Sungai Ciemas yang sudah enam tahun tidak dilakukan. “Saya tinggal di dekat sungai dan melihat langsung pendangkalan yang parah. Beberapa kali saya menyampaikan hal ini kepada kepala desa, tetapi jawabannya selalu ‘akan kami upayakan’,” katanya.
“Kami tidak menyalahkan bencana alam, tetapi mempertanyakan kinerja kepala desa dalam penanganan bencana. Pascabencana, ada korban yang belum didatangi. Di mana rasa empatinya?” tegas Sugianto.
“Kami tidak membenci kepala desa, tetapi mengkritisi kinerjanya, terutama dalam hal empati terhadap korban bencana. Harapan kami, poin-poin yang disampaikan masyarakat bisa dipenuhi. Jika ada kemauan untuk berubah, pasti bisa. Asalkan kepala desa mau menerima masukan dari orang lain,” pungkasnya.
Anwar
