Hariansukabumi.com- Usulan kontroversial dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM), yang mengaitkan program vasektomi sebagai salah satu syarat penerimaan bantuan sosial (bansos), menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai langkah ini sebagai upaya pengendalian penduduk demi efisiensi anggaran, namun tak sedikit pula yang mengecamnya sebagai bentuk pembatasan hak masyarakat miskin untuk memiliki keturunan.
Salah satu kritik keras datang dari Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat. Ia menyatakan bahwa usulan vasektomi sebagai syarat penerima bansos bukanlah solusi, melainkan justru bisa menjadi “bom waktu” yang berbahaya di masa depan.
“Usulan tersebut tidak logis dan sangat tidak lazim. Jika vasektomi dijadikan syarat bansos, itu sama saja dengan melarang orang miskin memiliki keturunan,” tegas Rohmat pada hariansukabumi.com Senin. 12/5/2025
Ia menambahkan, kebijakan seperti ini berpotensi menjadi bumerang dan merusak tatanan sosial. “Lihat saja Jepang, negara maju yang kini kesulitan meningkatkan angka kelahiran karena kebijakan pengendalian populasi di masa lalu. Kita harus belajar dari sana, bukan mengulang kesalahan yang sama,” ujarnya.
Rohmat juga menyinggung bahwa hingga kini pemerintah belum benar-benar berhasil mengatasi persoalan kemiskinan. “Sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, tapi kemiskinan tidak berkurang, malah semakin bertambah. Kepala negara sudah berganti-ganti, tapi masalahnya tetap sama. Maka yang seharusnya dikritisi adalah kegagalan pemerintah, bukan masyarakat miskin yang ingin memiliki anak.”
LPI menilai bahwa masih banyak pendekatan lain yang lebih manusiawi dan solutif dalam mengatasi kemiskinan. “Jangan sampai ide vasektomi ini justru menjadi bentuk pengebirian hak masyarakat miskin,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Rohmat juga menyinggung tentang ketidakseimbangan dalam penggunaan anggaran. Ia menilai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) belum menyentuh masyarakat miskin secara merata dan justru rawan disalahgunakan.
“Program MBG yang digembar-gemborkan pemerintah ternyata banyak dinikmati oleh anak-anak dari kalangan menengah ke atas, sementara masyarakat miskin tetap bergelut dengan kesulitan sehari-hari,” ujarnya.
Atas dasar itu, LPI mendesak Gubernur Jawa Barat untuk tidak memaksakan usulan kontroversial ini. “Jika benar ingin menciptakan solusi, maka harus melihat kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Jangan sampai kebijakan ini malah menjadi bom waktu yang menyulitkan rakyat di masa depan,” pungkas Rohmat.
AV
