Hariansukabumi.com- Bupati Sukabumi H Asep Japar memimpin rapat Dinas Bulan Mei 2025 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa (20/5/2025). Rapat dipandu oleh Sekretaris Daerah, H Ade Suryaman.
Rapat turut dihadiri Wakil Bupati H Andreas, para kepala dinas, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta perwakilan dari Polres Sukabumi, Bank BJB, dan BP CPUGGp yang menyampaikan ekspose kinerja.
Dalam rapat tersebut dilakukan sejumlah penandatanganan kerja sama penting, diantaranya, perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti terkait penguatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Kerja sama antara Pemkab Sukabumi dan Pemkot Sukabumi terkait layanan “jemput bola” perekaman dan pencetakan e-KTP untuk pelajar SLTA/sederajat.
Selain itu, Bupati juga menerima laporan dan dokumen strategis, seperti pembagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Buku 2024 dari Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri, sertifikat hak pakai atas nama Pemkab Sukabumi, serta penyerahan simbolis sertifikat lahan transmigrasi lokal kepada empat perwakilan warga.
Dalam arahannya, Bupati Sukabumi, H Asep Japar menyoroti dua isu krusial yang harus segera dibenahi, yakni kemacetan dan pengelolaan sampah.
“Masalah sampah adalah tanggung jawab bersama. Koordinasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum (APH) harus ditingkatkan oleh seluruh kepala perangkat daerah,” tegasnya.
Bupati mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan di masing-masing dinas.
“Saya mengingatkan ini untuk perbaikan kita semua,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Sukabumi, H Andreas menambahkan pentingnya percepatan implementasi visi misi kepala daerah yang kini telah memasuki hampir 100 hari kerja. Salah satu program prioritas adalah layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP.
Wabup berharap ke depan realisasi program yang telah di launching dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Implementasi program harus tegas dan jelas. Persiapkan betul agar tidak ada lagi pertanyaan di lapangan. Masyarakat harus merasakan langsung manfaatnya,” tuturnya.
