Harapan selalu menjadi penumpang pertama dalam setiap pergantian bus di terminal bernama Pilkada. Begitu pula saat H. Asep Japar resmi dilantik—menggantikan sopir lama dan mengambil alih kemudi bus besar bernama Kabupaten Sukabumi. Masyarakat pun menggantungkan harapan pada sosok bupati baru ini, dengan keyakinan bahwa ia mampu membawa perubahan besar bagi daerah berpenduduk 2.82 juta jiwa tersebut
Kepemimpinan Asep Japar dimulai di tengah gelombang persoalan yang kompleks. Kabupaten Sukabumi baru saja melewati masa sulit akibat bencana alam yang masif, tumpukan persoalan struktural seperti proyek-proyek pemerintah yang mangkrak, dan tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Rada apes memang, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia harus memimpin di waktu yang bisa dikatakan ‘kurang tepat’.
Sepanjang tahun 2024 kemarin, Kabupaten Sukabumi dilanda berbagai macam bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga pergerakan tanah. Dampaknya tidak hanya melumpuhkan infrastruktur, tetapi juga menyebabkan kerugian materiil yang cukup besar, diperkirakan mencapai Rp180 miliar. Ribuan warga terdampak, puluhan bahkan ratusan fasilitas umum rusak, serta ribuan hektar lahan pertanian hancur.
Bencana ini bukan hanya merusak struktur fisik saja tetapi juga memperumit penataan keuangan daerah. Dengan total APBD yang tergolong kecil—sekitar Rp3 triliun ( 4,3 triliun sebelum terkena efisiensi) Pemkab Sukabumi dapat dipastikan akan menghadapi beban berat untuk memulihkan kondisi di tengah luasnya wilayah dan kompleksitas kebutuhan yang harus dikelola.
Rentetan masalah tidak berhenti sampai di situ. Asep Japar juga mewarisi sejumlah persoalan lama yang belum terselesaikan oleh kepemimpinan sebelumnya. Mulai dari proyek-proyek pembangunan yang terbengkalai, hingga pengelolaan BUMD yang jauh dari kata profesional—bukan hanya gagal menghasilkan keuntungan, tetapi justru menimbulkan kerugian hingga menambah beban keungan pemerintah daerah
Dalam kondisi keuangan yang semakin menipis dan kembang-kempis seperti itu, warisan persoalan tersebut tentu saja akan membuat ruang gerak pemerintahan menjadi sangat terbatas. Sementara itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik justru semakin meningkat.
Di tengah kondisi ini, efisiensi anggaran seharusnya menjadi kunci utama. Sayangnya, efisiensi belum menjadi budaya dalam birokrasi Pemkab Sukabumi. Sebagai perbandingan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi telah menunjukkan model efisiensi yang patut dicontoh: memangkas kegiatan seremonial, menghapus belanja tidak produktif, dan mengarahkan anggaran pada program berbasis data yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hasil dari pendekatan tersebut mulai tampak: belanja langsung meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah membaik, dan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah mengalami peningkatan signifikan.
Kepemimpinan Asep Japar akan diuji bukan hanya dari program yang akan ia luncurkan, tetapi sejauh mana ia mampu memangkas pemborosan dan mengarahkan anggaran pada sektor-sektor yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam konteks ini saya menilai efisiensi bukan lagi pilihan ganda, melainkan sebuah pilihan wajib, agar roda pemerintahan yang ia pimpin dapat berjalan secara efektif.
Namun persoalannya: apakah ia berani? Sebab, langkah efisiensi seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi—yang memangkas kegiatan seremonial, belanja tidak produktif, dan mengalihkan anggaran ke program berbasis data itu bukannya tanpa risiko. Pendekatan semacam itu pasti akan menghadapi banyak penolakan dari berbagai pihak yang selama ini diuntungkan oleh pola-pola belanja lama, pola-pola semi mafia tersebut.
Jika Asep Japar mampu mendorong birokrasi untuk berubar, seperti yang diterapkan Kang Dedi Mulyadi—dari pola kerja yang santai dan nyaman menjadi lebih aktif, adaptif, serta responsif terhadap keluhan masyarakat, maka masa kepemimpinannya yang dianggap “tidak tepat waktu” justru bisa menjadi titik awal kebangkitan Sukabumi.
Seperti yang dialami oleh pemimpin-pemimpin besar dunia, kesempatan besar itu memang sering kali datang di waktu yang tidak tepat—dan hanya pemimpin yang kuat dan berani lah yang mampu mengubahnya menjadi momentum kebangkitan untuk menuju sebuah kejayaan.
Maka jadilah pemimpin yang kuat dan berani untuk mengubah keadaan, atau Anda hanya akan dikenang sebagai pelengkap dari kerusakan yang sudah terjadi. Hanya itu pilihan yang tersisa.
Oh iya, slogannya “Ngopi, Ngopi, Ngopi” sebaiknya direvisi semisal “Beres Ngopi, Langsung Kerja” atau “Kerja Dulu, Baru Ngopi.” Dengan begitu, kesan lamban dan malas bisa dihilangkan dan tak lagi menjadi bahan sindiran, terutama dari Kang Dedi Mulyadi😊
Azhar Vilyan
Mahasiswa program magister ilmu komunikasi politik Universitas Paramadina.
