Hariansukabumi.com- Ketua Lembaga Garuda Sakti (LGS) DPW Jawa Barat, Pupung Puryanto, menanggapi keras pernyataan kontroversial dari Gubernur Jabar KDM, yang beredar di media sosial. Dalam unggahannya, KDM menyarankan agar pejabat publik menyampaikan informasi langsung melalui media sosial, tanpa harus melalui media massa.
Pupung menyebut pernyataan itu sebagai bentuk arogansi yang tidak menghargai peran penting media dalam menjaga transparansi, integritas informasi, dan kontrol demokrasi.
“Jangan sombong dengan media. Anda bisa dikenal publik karena media. Media sosial memang punya pengaruh, tapi tidak bisa menggantikan kredibilitas dan fungsi jurnalisme,” tegas Pupung kepada awak media, Senin (30/6/2025).
Ia menilai KDM inkonsisten, sebab selama ini juga memanfaatkan eksistensi media untuk membangun popularitas. Di sisi lain, ia justru melontarkan pernyataan yang berpotensi menyesatkan opini publik dan melemahkan peran jurnalis.
“Pejabat tidak mungkin berani secara langsung mengungkapkan penyelewengan anggaran atau kasus korupsi tanpa peran media. Media adalah mitra, bukan ancaman,” tegasnya.
Dalam keterangannya, Pupung menekankan bahwa media sosial dan media berita memiliki nilai informasi yang sangat berbeda. Media sosial cenderung sarat opini dan belum tentu diverifikasi, sementara media berita menjalankan proses editorial yang ketat.
“Di media sosial, siapa pun bisa bicara apa pun. Tapi media berita memiliki gatekeeper—ada editor, redaktur, dan verifikasi fakta sebelum sebuah informasi dipublikasikan,” tambah Pupung.
Selain itu Pupung juga menyebut bahwa Media sosial itu bersifat terbuka dan tak terkendali. Berbeda dengan jurnalisme profesional yang mempunyai proses penyaringan, verifikasi, dan keberimbangan. Untuk itu tidak semua informasi yang viral di media sosial layak dipercaya karena mereka tidak mempunyai hal-hal di atas.
“Media berita bertanggung jawab atas apa yang diterbitkan. Ada mekanisme etik dan hukum. Media sosial tidak memiliki tanggung jawab institusional, dan itu berbahaya jika digunakan untuk mengarahkan opini publik tanpa dasar data, ” tambah nya
Pupung menegaskan bahwa LGS sebagai lembaga sosial kemasyarakatan mendukung penuh keterbukaan informasi publik, namun harus disampaikan melalui saluran yang bertanggung jawab. Ia mengingatkan pejabat publik untuk tidak takut bermitra dengan media, selama dilakukan secara profesional dan etis.
“Pejabat yang bersih tidak akan alergi terhadap media. Justru media membantu menjembatani komunikasi dengan rakyat secara objektif dan akurat,” jelasnya.
“Sekali lagi saya tegaskan bahwa Pernyataan seperti KDM itu berbahaya. Jangan biasakan membangun pengaruh dengan menjatuhkan fungsi media. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh bersama media yang bebas dan bertanggung jawab.” Pungkas Pupung.
