Oleh: Ujang FahpulwatonDirektur Eksekutif UF Center / Sekretaris Forum Parlemen Jabar 2009–2014
Hariansukabumi.com-Nama Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah sederet kebijakan kontroversial yang ia gulirkan sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025 lalu.
Alih-alih menyelesaikan persoalan sosial secara substansial, kebijakan populisnya justru dianggap problematik, minim etika, dan sarat pencitraan. Tak heran bila sebagian pihak menyebutnya lebih layak disebut Gubernur Konten ketimbang pemimpin rakyat.
Gaya kepemimpinannya dinilai lebih sibuk memburu simpati publik melalui media sosial daripada menyusun program berbasis data dan kajian ilmiah. Kritik keras datang dari DPRD Jawa Barat, tokoh masyarakat, hingga akademisi. Namun, kritik itu seringkali dijawab dengan pembelaan emosional oleh para pendukungnya—menciptakan suasana anti-kritik yang membahayakan demokrasi.
Pemerintahan yang kuat seharusnya membuka ruang dialog, partisipasi, dan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat sipil. Kepopuleran bukanlah ukuran kinerja pemerintahan yang baik, apalagi jika justru memicu polarisasi dan menyumbat fungsi kontrol publik.
Salah satu kebijakan yang menuai kecaman luas adalah rencana mengirim siswa-siswa bermasalah ke barak militer. Bagi kami ini bukan solusi. Pendidikan bukan tentang represif, tapi pembinaan berbasis empati dan pendekatan psikologis. Pendekatan militer untuk mendidik siswa yang disebut ‘nakal’ justru mencerminkan kemunduran cara pandang terhadap dunia pendidikan.
Kebijakan lainnya yang tak kalah kontroversial adalah menjadikan vasektomi sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial. Ini jelas pelanggaran atas hak tubuh dan martabat manusia. Negara tidak berhak mengintervensi pilihan reproduksi warga hanya karena alasan ekonomi.
Larangan wisuda dari TK hingga SMA juga menunjukkan bahwa pendekatan kebijakannya bersifat sapu jagat. Padahal wisuda adalah simbol penghargaan dan motivasi. Melarangnya secara total tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat justru menimbulkan ketegangan di masyarakat.
Begitu juga dengan kebijakan larangan study tour yang diiringi pemecatan kepala sekolah. Ini bentuk pendekatan otoriter. Setiap kebijakan pendidikan seharusnya dikawal dengan komunikasi dua arah. Tidak bisa hanya berdasarkan perintah sepihak. Setidaknya dua kepala sekolah telah menjadi korban dari pola pendekatan seperti ini.
Pembongkaran kawasan wisata Hibiscus Fantasy Puncak yang dikelola oleh BUMD Jabar sendiri juga menuai kritik keras. Meski ada alasan legalitas, tindakan itu dilakukan secara terburu-buru tanpa musyawarah yang layak dengan masyarakat setempat. Ini menimbulkan konflik horizontal yang sebenarnya bisa dihindari.
Surat edaran yang melarang penggalangan dana di jalan untuk rumah ibadah atau korban bencana juga membuat masyarakat bertanya. Niatnya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tanpa dialog dan tanpa memberikan alternatif yang masuk akal.
Kebijakan lain yang tak kalah menyulut polemik adalah langkah Gubernur yang menonaktifkan fungsi media resmi Pemprov dan ia menyarankan untuk menggantinya hanya dengan akun media sosial saja, padahal itu sangat membahayakan demokrasi dalam hal informasi. Publik butuh informasi resmi yang bisa diakses luas, bukan hanya narasi personal yang dikontrol satu pihak.
Dan yang terkini adalah penggantian nama Rumah Sakit Al-Ihsan. Ini dilakukan tanpa konsultasi publik dan menyinggung sensitivitas keagamaan masyarakat Jawa Barat. Sebuah kebijakan tak bisa hanya dinilai dari niat, tapi juga dampaknya pada psikologis dan identitas warga.
Sampai akhirnya muncul istilah ‘Gubernur Konten’, sebuah label yang disematkan oleh Gubernur Kaltim ketika Rapat dengan Komisi II DPR RI yang merupakan sebuah sindiran, karena aktivitas Gubernur Jawa Barat lebih dominna di media sosial.
Gubernur boleh saja populer, tetapi kepemimpinan bukan ajang konten. Jika arah kebijakan lebih menekankan gaya ketimbang isi, sensasi ketimbang substansi, maka masyarakat hanya akan menjadi penonton, bukan penerima manfaat dari kebijakan publik.
Sudah saatnya Gubernur Dedi Mulyadi menahan diri dari kebijakan-kebijakan gaduh yang bersifat sepihak dan mulai merumuskan kebijakan yang sejuk, dialogis, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. Jawa Barat bukan milik satu tokoh. Ia milik seluruh rakyat yang berhak merasakan keadilan, keterbukaan, dan kemajuan secara merata.
