Hariansukabumi.com -Di negeri ini, angka kemiskinan bisa turun bukan karena kehidupan rakyat membaik, melainkan karena definisinya diperkecil. Dengan garis kemiskinan hanya Rp595 ribu per bulan, negara merasa cukup puas mengklaim rakyatnya “tidak miskin”. Padahal di saat yang sama, harga beras, listrik, dan pendidikan terus melonjak, sementara daya beli masyarakat merosot tajam. Kita sedang disuguhi ilusi statistik—kemiskinan dikemas menjadi narasi keberhasilan.
Bank Dunia baru saja memperbarui standar kemiskinan global. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, batas kemiskinan ekstrem kini ditetapkan sebesar US$3 PPP per hari (sekitar Rp47 ribu). Berdasarkan standar ini, sebanyak 5,44 persen warga Indonesia hidup dalam kemiskinan ekstrem. Lebih mencengangkan lagi, sekitar 68 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan US$6,85 PPP—artinya lebih dari 194 juta warga secara teknis tergolong miskin dalam standar internasional.
Namun, angka tersebut justru “dikoreksi” oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga ini tetap menggunakan ambang lama: US$2,15 PPP (tahun 2017), bahkan dalam beberapa laporan masih mengacu pada versi 2011. Akibatnya, angka kemiskinan ekstrem nasional menjadi hanya 0,85 persen. Sebuah angka yang menenangkan—setidaknya bagi para pejabat.
Di sinilah persoalan utama kita. Negara tampak lebih sibuk memoles data ketimbang memperbaiki realita. Alih-alih menyelesaikan kemiskinan, kita justru diajak menyamarkannya agar tidak memalukan di panggung internasional. Seakan-akan, selama statistik bisa dikendalikan, maka rakyat yang lapar di sudut-sudut gang sudah “terselesaikan”.
Ini bukan sekadar perbedaan metodologi antara Bank Dunia dan BPS. Ini soal keberanian politik pemerintah untuk jujur mengakui bahwa standar hidup rakyat memang masih sangat rendah. Jika memang berpihak kepada rakyat, pemerintah seharusnya justru meningkatkan garis kemiskinan agar bantuan bisa lebih tepat sasaran. Yang terjadi justru sebaliknya—garis kemiskinan dipertahankan serendah mungkin agar kemiskinan terlihat seolah-olah telah berhasil ditekan.
Menurut standar BPS, orang yang menghabiskan Rp20.000 sehari dianggap tidak miskin. Tapi mari kita jujur: berapa biaya sewa rumah saat ini? Berapa ongkos sekolah anak? Berapa tarif air, listrik, dan transportasi harian? Jika semua dihitung, maka kehidupan “tidak miskin” versi statistik itu sejatinya adalah kehidupan tanpa martabat, tanpa pilihan, dan tanpa masa depan. Sangat suram dan gelap memang.
Yang kita hadapi hari ini bukan semata krisis ekonomi, melainkan krisis pengakuan negara terhadap derita rakyatnya sendiri. Negara tidak hanya gagal mengentaskan kemiskinan, tetapi juga gagal mendefinisikan kemiskinan itu secara jujur.
Kemiskinan yang disembunyikan adalah bentuk kekerasan terselubung dari negara kepada rakyatnya. Menurunkan angka kemiskinan lewat manipulasi metodologi statistik adalah bentuk kekerasan simbolik. Rakyat hidup dalam penderitaan struktural, sementara elit sibuk mengutip data resmi demi membanggakan pencapaian yang semu.
Lebih baik bangsa ini dicap buruk karena jujur mengakui kenyataan, daripada terus berpura-pura bahwa Indonesia telah sejahtera. Data semestinya menjadi alat untuk membongkar masalah, bukan untuk menyembunyikan kegagalan.
Selama garis kemiskinan hanya dijadikan alat mempercantik laporan, maka kemiskinan akan terus diwariskan lintas generasi. Kita butuh keberanian untuk mengakui bahwa standar kita terlalu rendah, dan pencapaian kita selama ini lebih mirip fatamorgana.
Jangan biarkan angka-angka membungkam realitas. Jangan biarkan statistik menjadi selimut palsu bagi rakyat yang menggigil kelaparan di gubuk-gubuk reyot yang tidak hanya tak mampu melawan hujan tetapi juga tak mmapu untuk sekedar bermimpi.
Sebagaimana disampaikan Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, metodologi pengukuran kemiskinan BPS sudah usang dan tidak lagi relevan. Metode ini telah digunakan selama hampir lima dekade tanpa mempertimbangkan perubahan sosial ekonomi serta pola konsumsi masyarakat modern.
Sudah saatnya negara menatap cermin dan bertanya dengan jujur: benarkah rakyat kita telah sejahtera?
Sumber photo: (Hanung Hambara/Jawa Pos)
