Hariansukabumi.com-JAKARTA — Merebaknya rumor mengenai Surat Presiden (Surpres) pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memicu spekulasi intensif di lingkaran politik elite. Kontras dengan ketegasannya beberapa waktu lalu saat pasang badan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian, sikap terbaru Listyo Sigit yang cenderung datar dan pasrah mengindikasikan bahwa pembicaraan tingkat tinggi mengenai transisi kepemimpinan Polri kini tengah dimatangkan.
Sikap Listyo yang menyerahkan sepenuhnya nasib jabatannya pada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai sinyal kuat bahwa dinamika kekuasaan di balik pintu tertutup Istana telah memasuki fase negosiasi. Sebagai Kapolri dengan masa jabatan terlama di era pasca-Reformasi—yakni menjabat lebih dari 5,5 tahun—posisi Listyo dipandang berada di persimpangan jalan antara desakan penyegaran kelembagaan dan kuatnya pengaruh politik historis yang menyertainya.
Isu pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara ini mencuat seiring rumor pengiriman Surpres pergantian Kapolri dari Istana ke DPR RI. Meski Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman memverifikasi bahwa belum ada dokumen resmi yang diterima Sekretariat Jenderal DPR dan menyebut kabar tersebut tidak benar, pernyataan berbeda justru muncul dari lingkaran dalam Kepresidenan.
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus), Aris Marsudianto, tidak membantah maupun membenarkan isu tersebut. Aris justru melontarkan sinyal multitafsir dengan meminta publik “menunggu tanggal mainnya”, sembari menegaskan bahwa seluruh jabatan publik pada akhirnya akan mengalami pergantian sesuai keputusan Presiden. Perbedaan nada bicara antara jajaran legislatif dan pejabat Istana ini memperkuat dugaan bahwa evaluasi terhadap posisi Kapolri memang sedang bergulir di tingkat tertinggi.
Jurnalis senior dan pengamat politik Hersubeno Arief menganalisis bahwa perubahan gestur Listyo Sigit—dari sangat defensif menjadi pasrah—menunjukkan bahwa skenario pencopotan tidak akan dilakukan secara konfrontatif. Mengingat peran krusial Listyo Sigit dalam menjaga stabilitas keamanan selama transisi Pemilu 2024 serta basis dukungannya yang kuat di internal kepolisian, langkah pembongkaran jabatan diprediksi mengedepankan kompromi politik yang elegan (soft landing). Dalam podcast Hersubenopoint, 6 Agustus 2026
Pola transisi ini diperkirakan dapat meniru rekam jejak pergantian pimpinan Polri di masa lalu, di mana pejabat yang diganti diakomodasi ke dalam posisi strategis di jajaran pemerintahan sipil atau lembaga keamanan nasional lainnya, seperti posisi menteri atau Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Namun, kalkulasi Presiden Prabowo Subianto juga diperhadapkan pada desakan konsolidasi politik rezim yang menginginkan pembersihan faksi atau loyalitas ganda, mengingat kedekatan historis Listyo Sigit dengan mantan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, perpanjangan masa pensiun perwira kepolisian melalui regulasi terbaru memberikan ruang fleksibilitas hukum bagi Presiden untuk menentukan momentum yang tepat. Pada akhirnya, kepastian mengenai pergeseran posisi Kapolri sepenuhnya bergantung pada kalkulasi pemetaan politik nasional dan agenda penegakan hukum pemerintahan Presiden Prabowo ke depan.
Selengkapnya:
