Hariansukabumi.com- Gubernur Jawa Barat, KDM, menyampaikan rencana mengejutkan terkait mekanisme penyaluran dana hibah bagi pesantren dan yayasan. Dalam pernyataannya, KDM menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menghapus skema hibah langsung seperti yang selama ini berlaku. Alasannya: banyak pesantren yang telah menerima bantuan dana besar, namun kondisi bangunannya tetap memprihatinkan.
“Ada pesantren yang sudah berkali-kali dapat bantuan, bahkan nilainya sampai Rp50 miliar. Tapi kalau kita lihat, gedungnya tetap rusak, tidak ada kemajuan,” kata KDM dalam pernyataan dalam sebuah kanal YouTube Minggu 26 April 2025
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam distribusi bantuan hibah yang dinilainya sarat kepentingan politik. Menurutnya, pesantren yang mendapatkan hibah selama ini adalah yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, baik dengan gubernur maupun tokoh politik tertentu. Sementara pesantren lain yang layak mendapat bantuan, justru tak tersentuh karena tidak memiliki akses ke jaringan tersebut.
“Ada yang layak dibantu tapi tidak dapat, hanya karena mereka tidak punya kedekatan dengan lingkaran politik,” ujar KDM.
Saat ini, dana hibah dari Pemprov Jawa Barat tercatat mencapai Rp500 miliar per tahun. Namun ke depan, KDM memastikan arah kebijakan ini akan berubah. Pemprov tetap akan memberikan bantuan terhadap pesantren atau yayasan, namun dengan sistem prioritas yang lebih adil dan objektif.
“Ke depan, bukan lagi karena kedekatan. Kami akan lihat siapa yang benar-benar prioritas. Bukan karena dekat dengan gubernur, tapi karena memang layak dibantu,” tegasnya.
KDM juga mengungkap bahwa ada fenomena baru di mana sejumlah pesantren yang terlalu sering mendapatkan bantuan, bahkan mendirikan yayasan baru hanya untuk kembali menerima dana hibah.
Untuk menghindari penyalahgunaan, Pemprov Jabar berencana mengubah skema penyaluran bantuan. Bukan lagi memberikan uang tunai, melainkan Pemprov akan membangun langsung fasilitas yang dibutuhkan. Setelah pembangunan selesai, barulah kunci dan pengelolaan diserahkan kepada pihak pesantren.
“Gedung-gedung akan dibangun oleh Pemprov, nanti kalau sudah selesai, baru diserahkan ke pesantrennya,” pungkas KDM.
Sumber : KDM Chanel
