Hariansukabumi.com – Desakan untuk mengaktifkan kembali proses pemekaran Kabupaten Sukabumi kembali mencuat ke permukaan. Tokoh-tokoh masyarakat dari wilayah Pajampangan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi agar kembali memperjuangkan pemekaran wilayah menjadi tiga kabupaten, sebuah wacana yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, bahkan sebelum moratorium pemekaran daerah diberlakukan oleh pemerintah pusat.
Perjuangan pemekaran ini mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat, antara lain Forum Masyarakat Jampang (Formusja), Presidium Sukabumi Utara, serta Presidium Pemekaran Kabupaten Jampang (P2KJ). Mereka menilai bahwa pemekaran merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.
Pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Sukabumi pernah mengadopsi hasil kajian dari Lembaga Penelitian Masyarakat (LPM) Universitas Padjadjaran. Kajian tersebut merekomendasikan dua opsi pemekaran, yaitu menjadi dua atau tiga kabupaten.
Hendra Permana, S.Sos., M.M., mantan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi (2004–2009) yang juga pernah tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran, menyatakan bahwa opsi terbaik adalah pembentukan tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sukabumi Induk, Kabupaten Sukabumi Selatan (Jampang) dan Kabupaten Sukabumi Utara
“Secara geografis, wilayah Jampang sangat luas dan akses ke pusat pemerintahan sangat menyulitkan. Berbeda dengan Sukabumi Utara yang lebih dekat dan memiliki infrastruktur yang relatif lebih baik,” ujar Hendra Senin, 19 Mei 2025
Ia juga mengingatkan bahwa kajian ilmiah dari LPM Unpad sudah tersedia dan dapat dijadikan dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan proses ini.
Ia menolak wacana alternatif penggabungan tujuh kecamatan Sukabumi Utara ke Kota Sukabumi, yang dinilainya tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi awal masyarakat.
Henda Pribadi, M.Ag., penggiat pemekaran sekaligus mantan Ketua Presidium Kabupaten Jampang, menambahkan bahwa perjuangan ini merupakan amanat dari Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 1990. “Sudah 34 tahun berlalu, namun pemekaran ini belum juga terealisasi,” ujarnya.
Menurutnya, upaya terakhir telah dilakukan melalui Forum Komunikasi Daerah (Forkoda) Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Jawa Barat, yang telah menetapkan Kabupaten Jampang dan Sukabumi Utara sebagai CDOB. Proposal tersebut bahkan telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri dan hanya tinggal menunggu pencabutan moratorium serta persetujuan dari Bupati dan DPRD.
Bayu Risnandar, Ketua Forkoda Jabar, menambahkan bahwa perjuangan CDOB telah dilakukan secara optimal melalui Forum Komunikasi Nasional (FORKONAS). Pada tahun 2016, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menetapkan sebanyak 173 CDOB yang layak dimekarkan, termasuk Kabupaten Jampang. Namun, proses tersebut tertahan oleh moratorium dari pemerintah pusat.
Dukungan terhadap pemekaran juga datang dari kalangan tokoh masyarakat Pajampangan. H. Isep Mahesa, Ketua Yayasan Forum Silaturahmi Budaya dan Budidaya Pajampangan (YFSBBP), menegaskan pentingnya perhatian Bupati baru, Asep Japar, terhadap isu ini. “Pemekaran akan membawa dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat Pajampangan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Yudi Pratama atau yang dikenal dengan nama “Peci Merah”, Ketua Perguruan Poskab Sapujagat Pajampangan, menyatakan bahwa masyarakat Jampang siap turun langsung memperjuangkan pemekaran ini. “Jika perlu, kami akan turun ke jalan dan menyuarakan langsung ke pemerintah pusat.” tegasnya.
Sebagai penutup, Hendra Permana, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Paguyuban Jampang Tandang, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menemui Bupati dan DPRD Kabupaten Sukabumi guna mendorong percepatan proses pemekaran.
Anwar*
