Hariansukabumi.com- Dalam waktu dua hari semenjak Muhaimin Iskhandar (Cak Imin) Ketua Umum PKB mengusulkan agar Pilpres diundur untuk satu atau dua tahun ke depan ragam komentar mulai bermunculan termasuk yang pro dan kontra.
George N Kuahaty Direktur Lembaga Riset dan Penelitian Indonesia dalam rilisnya, Minggu 27 Februari 2021 menyebutkan ada banyak pro dan kontra terkait hal tersebut
George menjelaskan, setelah usulan dari Muhaimin dilontarkan tidak waktu lama pada hari berikutnya Ketua Golkar Airlangga Hartarto pun mengucapkan hal yang sama supaya Pilpres bisa diundur. Dan pastinya kata George selain dari mereka pasti banyak juga kalangan yang kontra akan usulan tersebut
Sedangkan alasan diusulkannya usulan tersebut oleh mereka (Muhaimin dan Airpangga) menurut George karena keduanya mengaku mendapat masukan dari rakyat untuk memperpanjang pemerintahan Jokowi
Tidak sampai di situ, bahkan dalam hitungan jam, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mengikuti langkah Muhaimin dan Airlangga agar menunda Pilpres
Justru langkah sebaliknya dilakukan oleh Partai pemenang pemilu pada tahun 2019 lalu yaitu PDI-P, yang dengan yakin masih mengikuti trek jadwal Pilpres
“Bertolak belakang dengan sikap dari PDI-P yang masih tetap mengikuti trek jadwal pilpres pada 2024,” terangnya
George menyampaikan bahwa PDI-P menilai penundaan pilpres akan berdampak pada agenda demokrasi.
“PDIP menganggap penundaan pilpres akan berdampak pada agenda demokrasi serta mencederai proses hukum,” imbuhnya.
Sementara ini kata George masih ada partai-partai lainnya yang belum memberikan pendapatnya. Termasuk Nasdem, Gerindra, PKS, dan PPP yang memilih bungkam.
“Demikian juga halnya dengan partai-partai kecil yang cenderung menunggu,” bebernya.
Bagi Goerge, wacana mundur atau tidaknya pemilihan presiden sebaiknya jangan terlalu cepat ditanggapi.
“Meskipun situasi dan kondisi Indonesia dari sisi ekonomi akibat covid-19 cukup terdampak dengan signifikan, namun ini bukanlah alasan untuk menunda agenda demokrasi. Pada intinya Isu ini sangat penting untuk dibicarakan bersama,” tandasnya
Selain George, pemerhati politik Sonny Majid mengatakan pros and cons (baik dan buruk) persoalan tersebut belum dihitung secara matang
“Bahwa pros and cons dari isu ini seharusnya sudah dihitung secara matang” ungkap Sonny Majid yang juga merupakan seorang Dosen di salasatu universitas di tanah air tersebut pada hariansukabumi.com Minggu 27/2/22
Sonny menambahkan, Jika pilpres dilaksanakan dalam situasi yang kondusif maka hal tersebut bisa saja berjalan dengan baik.
Masyarakat juga terang Sonny memerlukan figur leadership yang kuat ketika sedang melewati masa-masa yang sulit, untuk meredam berbagai gejolak yang ada di tanah air. Kita bisa lihat saat ini ekonomi melambat, politik memanas. Dan saya pikir kemungkinan konflik kepentingan pun tidak terelakan lagi,” beber Sony.
Sonny juga memprediksi akibat dari ketidakberesan dari persoalan tersebut, Social Unrest akan dengan mudah terjadi secara sporadis.
“Memang perlu ada pegangan yang pasti untuk membuat kerentanan ini supaya tidak terjadi,”pesannya
“Kita memang harus memilih apakah akan terus melaksanakan Pilpres dalam situasi sulit atau menunda. Jika ditunda maka konsekuensi hukum dan aturan main yang sudah ditetapkan melalui undang-undang dan peraturan terkait harus dihadapi. Belum lagi akan berhadapan dengan resistensi masyarakat dan kelompok kepentingan,” terangnya.
Sonny mengutarakan sejauh ini isu tersebut mungkin masih terlalu dini untuk dibahas. Namun ia tetap berpesan agar patut mewaspadai setiap isu. Bilamana isu tersebut bisa membawa kepada situasi dan kondisi yang bisa mengarah kepada permusuhan dan kebencian.
“Mari tetap duduk bersama bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Karena kata orang bijak “sungguh, alangkah baik dan indahnya, apabila kita semua hidup dengan rukun.” pungkasnya.
Harvi
