Hariansukabumi.com- Ramai di beberapa grup WhatsApp mengenai keluhan masyarakat atas pembangunan jalan di Desa Girijaya, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video yang viral di salah satu grup WhatsApp, warga terlihat memperbaiki dan membenahi jalan yang baru saja dibangun.
Hal itu langsung mendapat sorotan dari aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Sukabumi melalui Wakil Kabid Investigasi, Aberi. Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Aberi menyatakan pihaknya menyayangkan kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan yang dibiayai oleh APBDES 2024 dengan pagu 44.348.000 tersebut.
Aberi menyebutkan bahwa pembangunan tersebut tidak memiliki kualitas yang baik
“Yang mana terlihat jelas bahwa pembangunan tersebut tidak memiliki kualitas yang baik. Alih-alih, di papan informasi disebutkan bahwa kegiatan dilaksanakan oleh TPK Desa Girijaya. Namun, berdasarkan sumber yang diperoleh dari masyarakat sekitar, diduga kuat bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya dikerjakan oleh salah satu CV,” ujar Aberi pada hariansukabumi.com. Minggu, 02/06/2024
Namun, terlepas dari siapa yang mengerjakannya, Aberi mengatakan pihak LPI merespons positif langkah yang dilakukan oleh masyarakat. Ramainya penyebaran video menunjukkan kritikan yang membangun dari masyarakat, yang merupakan bagian dari peran serta mereka dalam fungsi pengawasan keuangan negara
Maka dari itu, LPI mendesak pihak Inspektorat untuk segera turun tangan dan mengaudit seluruh kegiatan yang ada di Desa tersebut. “Terdapat banyak indikasi yang mengkhawatirkan, tidak hanya dari segi kualitas fisik, tetapi juga non-fisik. LPI tidak hanya meminta Inspektorat untuk segera memeriksanya, tetapi juga mengajukan permintaan kepada Tipikor Polres Sukabumi dan Kejaksaan untuk ikut mengawasi dan memeriksanya.” Tandasnya
Sementara, Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat, juga menyampaikan pandangannya terhadap dugaan persoalan yang terjadi di Desa Girijaya.
Rohmat mengungkapkan bahwa ada dugaan kurangnya pengawasan yang baik terhadap setiap anggaran atau kegiatan di Desa, terutama di wilayah Warungkiara.
“Hal seperti ini bukan kali pertama terjadi, baru kemarin Desa Warungkiara menjadi sorotan serius kami, dan sekarang telah ada lagi permasalahan serupa.”ungkapnya, Minggu 02/06/2024
Maka dari itu ujar Rohmat, ia meminta kepada Bupati Sukabumi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi untuk membentuk Satuan Tugas Khusus untuk pengawasan intensif dan menindak tegas oknum-oknum yang bermain di belakangnya. Tujuannya agar segala sesuatu yang berkaitan dengan anggaran negara di wilayah Desa dapat diawasi dengan lebih intensif, sehingga tidak ada hal yang merugikan masyarakat
Rohmat juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam menyoroti penyaluran Dana Desa, karena Dana Desa tersebut katanya harus dialokasikan dengan baik dan semua kegiatan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, hal ini perlu perhatian khusus dari semua pihak termasuk Bupati melalui DPMD,” bebernya
Saat ini Rohmat mengaku telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan tidak ragu-ragu untuk menjadikannya produk hukum bila memang ditemukan penyelewengan.
“Tindakan tegas itu perlu dilakukan sebagai efek jera.” Tutupnya
*Azhar Vilyan*
