Hariansukabumi.com – KPUD Kabupaten Sukabumi tengah menjadi sorotan oleh DPD LGS (Lembaga Garuda Sakti) akibat rencana mereka untuk mengadakan acara peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2024 yang dinilai berlebihan dengan mengadakan hiburan yang bersifat hura-hura.
Pupung Puryanto, Ketua LGS, menyatakan kejengkelannya atas rencana KPUD tersebut. Dengan tegas, ia menekankan bahwa tindakan KPUD sangat tidak tepat di tengah kondisi saat ini. Menurut Pupung, KPUD Kabupaten Sukabumi seharusnya lebih fokus pada permasalahan yang sedang mereka hadapi.
“Saat ini, KPUD tengah menjadi sorotan akibat beberapa isu serius terkait penggunaan anggaran, termasuk proses pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dinilai tidak transparan,” ungkap Pupung usai mendatangi Ketua KPUD Kasmin Belle di kantor KPUD Kamis, 6/06/2024.
Apalagi, jelas Pupung, sebelumnya ramai di pemberitaan media massa bahwa penggunaan anggaran KPUD juga dinilai bermasalah. Audiensi yang dilakukan oleh perkumpulan wartawan (Jurelat) beberapa hari ke belakang bersama KPUD terindikasi adanya penggunaan anggaran untuk makan dan minum sebesar lebih kurang 1,5 miliar rupiah yang dinilai tidak jelas penggunaannya. Hal tersebut, menurut Pupung Puryanto, akan menambah daftar panjang kekhawatiran masyarakat terhadap integritas dan efisiensi lembaga-lembaga tersebut dalam penyelenggaraan pemilu.
Pupung menegaskan bahwa rencana KPUD tersebut menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap isu-isu penting yang sedang dihadapi. “Di saat seperti ini, seharusnya KPUD fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, bukan malah menggelar acara yang terkesan hura-hura,” ketus Pupung dengan nada jengkel.
Diketahui acara peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2024 yang akan digelar di salah satu hotel berbintang di kawasan Palabuhanratu tersebut, menurut penjelasan dari Ketua KPUD Kasmin Belle kepada Pupung, merupakan instruksi dari pusat.
“Jika memang itu instruksi dari pusat sekalipun, kalau sudah menggunakan anggaran yang dinilai berlebihan, ya minimal dikurangi. Coba kita cermati, informasi apa yang bisa diserap oleh masyarakat luas bila kegiatannya dilakukan di hotel berbintang? Tujuan dari kegiatan itu sebetulnya agar pemilu ini diketahui masyarakat luas, kan? Kalau di hotel berbintang, siapa saja yang bisa hadir? Jangan berlagak bodoh lah. Sosialisasi sebenarnya bisa dilakukan di lapangan, seperti di daerah-daerah lain. Itu lebih tepat karena tiap lapisan masyarakat bisa hadir menyaksikan acara peluncuran tersebut. KPUD Kabupaten Sukabumi ini tengah disorot, tetapi mengapa mereka seolah-olah tidak merasa risih? Aneh sekali memang,” ujar Pupung memaparkan lebih dalam.
Pupung mengaku masih banyak menyimpan kekecewaan atas jawaban yang diberikan oleh ketua KPUD terhadap dirinya dan anggota LGS. “Sebetulnya masih banyak hal yang belum terjawab secara tuntas oleh ketua KPUD, seperti masalah anggaran untuk tenda sebesar 2 juta rupiah per-TPS yang tidak jelas penggunaannya, termasuk adanya dugaan pemotongan anggaran bagi anggota yang mengikuti Bimtek sebesar seratus ribu rupiah per peserta yang seharusnya menerima 150 ribu rupiah. Kecil memang kedengarannya, hanya dipotong 100 ribu, tetapi bila dikalikan dengan ribuan peserta Bimtek, angkanya bisa menjadi luar biasa,” tandas Pupung.
