Hariansukabumi.com – Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menggelar rapat koordinasi (rakor) pada Rabu (7/5/2025) untuk membahas implementasi program Gapura Panca Waluya yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rakor ini dihadiri oleh Camat Ciemas Usep Suplita, Kapolsek Ciemas AKP Deni Miharja, perwakilan Danramil Ciemas Babinsa Desa Girimukti Tugiono, para kepala desa, serta unsur UPTD, UPTB, PGRI, Puskesmas Ciemas, dan tamu undangan lainnya.
Dalam rakor tersebut, dibahas berbagai strategi untuk mengakselerasi pelaksanaan program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan di wilayah Kecamatan Ciemas.
Kapolsek Ciemas AKP Deni Miharja menyoroti ketidakhadiran sejumlah undangan, yang menurutnya menunjukkan kurangnya disiplin dan komitmen. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif semua pihak untuk mendukung kelancaran program pembangunan.
“Ketidakhadiran beberapa undangan ini mencerminkan kurangnya keseriusan. Padahal, keterlibatan semua pihak sangat penting demi suksesnya program pemerintah di Kecamatan Ciemas,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Ciemas Usep Suplita menjelaskan bahwa rakor ini juga membahas edaran Gubernur Jawa Barat terkait sembilan langkah pembangunan pendidikan dalam rangka mewujudkan Gapura Panca Waluya di tingkat kecamatan.
Ia menegaskan pentingnya etika birokrasi, termasuk kewajiban memberi pemberitahuan jika tidak bisa menghadiri undangan resmi. “Rapat koordinasi adalah forum tertinggi dalam pemerintahan. Jadi sudah seharusnya setiap undangan menghargainya dengan hadir atau minimal memberikan alasan absensi,” tegasnya.
Selain itu, Camat Usep juga meminta para kepala desa segera melunasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024. Hal ini berkaitan dengan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana PBB menjadi salah satu sumber utama pendapatan.
Di bidang pendidikan, ia menekankan larangan kegiatan yang membebani orang tua seperti studi tour dan wisuda yang berlebihan. Ia juga mengingatkan agar siswa SD dan SMP tidak diperkenankan menggunakan sepeda motor, kecuali diantar oleh orang tua.
Terkait sektor kesehatan, Camat menyoroti pentingnya penanganan stunting, larangan penggunaan jasa paraji tanpa tenaga medis, dan legalitas praktik para tenaga kesehatan (nakes). Ia meminta kepala puskesmas aktif dalam kegiatan posyandu, melibatkan suami dalam pendampingan ibu hamil, serta mendorong adanya tabungan khusus untuk kehamilan.
“Saya juga ingatkan agar kita semua mendukung program Jabar Bebas Bank Emok sebagai upaya perlindungan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan semua pihak dapat menjalankan program secara sinergis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Ciemas.
