Hariansukabumi.com-Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H Ade Suryaman didampingi unsur Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara virtual dari Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, Kamis (15/5/2025).
(Plh) Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Abdul Gafur, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Terpadu ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri serta hasil kesepakatan lintas lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
“Satgas ini bertujuan untuk menindaklanjuti keberadaan ormas yang tidak berbadan hukum dan beroperasi di luar standar operasional prosedur (SOP) organisasi. Jika ditemukan deviasi yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan menghambat investasi, maka penindakan hukum dapat dilakukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, beliau mengapresiasi Provinsi Jawa Barat, khususnya kepada Sekretaris Daerah yang telah melaporkan struktur Satgas secara lengkap.
“Terima kasih kepada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah membentuk tim Satgas. Laporan ini akan kami sampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri dan Satgas Pusat,” tambahnya.
Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi aktif dengan menyampaikan aduan melalui hotline yang disediakan di setiap daerah. Beliau berharap inisiatif tersebut dapat mendorong terciptanya iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas di wilayah Provit Jawa Barat telah dilakukan dan kini tengah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan.
“Pelaksanaan sudah berjalan, mulai dari pemetaan wilayah rawan, penentuan lokasi prioritas, hingga langkah-langkah konkret penanganan. Kami juga menyediakan aplikasi ‘Sapa Warga’ sebagai kanal pengaduan masyarakat terkait praktik premanisme,” ujarnya.
Usai mengikuti Rakor, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H Ade Suryaman menyampaikan bahwa Pemda Sukabumi telah membentuk Satgas sebagaimana arahan pemerintah pusat. Satgas di Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh aparat penegak hukum (APH) dan telah mulai melaksanakan sejumlah langkah awal.
“Beberapa tindakan seperti pendekatan telah kami lakukan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program ini,” singkatnya.
