Hariansukabumi.com- Nada tegas yang dibungkus dengan semangat idealisme terdengar dari konferensi pers siang itu. Ketua Umum Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (BGN), Ahmad Yazdi, SH, didampingi Sekretaris Jenderal Jabbarudin Wuquf, SH, membacakan pernyataan resmi yang mereka sebut sebagai “pesan cinta kepada Presiden RI H. Prabowo Subianto.”
Pesan cinta itu ternyata berbentuk surat tuntutan yang Isinya, mendesak Presiden untuk mencopot sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang diduga menjadi dalang kekacauan dalam pelaksanaan program dapur persiapan gizi di berbagai daerah.
“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk cinta kepada program nasional Presiden, agar niat baik memberi makan anak bangsa tidak dinodai praktik koruptif,” ujar Ahmad Yazdi saat membacakan press release tersebut di Jakarta, Jumat (3/10/25).
Dalam surat tuntutan yang dibacakan di hadapan beberapa media, Aliansi mengungkap temuan mengenai sejumlah pejabat BGN yang disebut bertindak serampangan sebagai ‘super admin’. Mereka dituding memindahkan, menghentikan, dan bahkan melakukan rollback terhadap ribuan dapur persiapan yang sebelumnya sudah disetujui pemerintah.
“Setelah kami teliti, nama-nama tersebut diduga menjadi benalu yang memanfaatkan kewenangan. Ribuan dapur yang telah disetujui bahkan telah rampung dibangun, mendadak di-rollback dan statusnya diturunkan menjadi usulan lokasi,” kata Yazdi.
Aliansi mencatat 6018 dapur persiapan terkena rollback dengan alasan “tidak ada aktivitas pembangunan”. Namun, fakta lapangan yang mereka kumpulkan menunjukkan banyak dapur justru sudah rampung dan beroperasi.
“Faktanya berbeda. Banyak dapur persiapan yang sudah selesai justru ditolak saat diajukan kembali ke sistem,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Aliansi menyebut fenomena ini sebagai bentuk “sindikasi mafia kebijakan rollback.” Mereka menilai tindakan tersebut mencederai nilai kemitraan, terutama ketika mitra lokal berinisiatif membangun dapur-dapur persiapan dengan sumber daya sendiri demi mendukung program gizi nasional.
“Kepala Badan Gizi Nasional seolah memberi pesan: setoran dulu kalau mau dipulihkan kembali status dapurnya,” ujar Yazdi lantang.
“Inilah yang kami sebut sebagai premanisme di balik kebijakan rollback.”
Selain itu, Aliansi menyoroti praktik verifikasi calon mitra yang kerap dilakukan di hotel-hotel. Mereka menyebut cara tersebut tidak efisien, menghamburkan uang negara, dan membuka ruang korupsi serta pungutan liar.
Dalam dokumen tuntutan yang dibacakan di depan wartawan tersebut, Aliansi menyebut empat nama pejabat yang diminta segera dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu:
Dadan Hindayana, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, sebagai Ketua Tim Pengarah, Ari Santoso, Rikola Fedri, dan Redy Hendra Gunawan, yang bertugas sebagai anggota Tim Pengarah Verifikator
, lalu ada Sony Sonjaya, yang menjabat segagai Wakil Kepala Badan sekaligus Ketua Pelaksana Verifikator BGN
Aliansi menilai keempat nama itu memiliki peran sentral dalam keputusan naik-turun status dapur persiapan yang kini memicu keresahan luas di lapangan.
Meski bernada keras, Ahmad Yazdi menegaskan bahwa langkah Aliansi bukan bentuk permusuhan, melainkan upaya menjaga cita-cita Presiden RI untuk memperbaiki gizi anak bangsa.
“Atas rasa cinta kepada anak-anak Indonesia, kami menyerukan agar nama-nama itu segera dicopot. Kami ingin program ini bersih dari tangan-tangan kotor,” tegasnya.
Pernyataan pers tersebut ditutup dengan penegasan bahwa Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional akan terus mengawal jalannya program ini hingga tuntas.
Surat resmi bertanggal Jakarta, 3 Oktober 2025, itu ditandatangani oleh Ahmad Yazdi, SH selaku Ketua Umumd an Jabbarudin Wuquf, SH sebagai Sekretaris Jenderal —dua nama yang kini bersuara lantang dalam perjuangan menjaga integritas program gizi nasional.
*Azhar Vilyan
