Hariansukabumi.com-DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-26 Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Rabu (14/10/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Yudha Sukmagara, didampingi Wakil Ketua II, H. Usep ini dihadiri Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, S.E., unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi.
Dalam sidang tersebut, tujuh fraksi menyampaikan catatan, saran, dan pertanyaan terkait penataan struktur birokrasi agar selaras dengan tuntutan pelayanan publik. Ketujuh juru bicara fraksi tersebut meliputi:
-
- Fraksi Partai Golkar dan PAN: Rika Yulistina
- Fraksi Partai Gerindra: Syarif Hidayat
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Saepul Rahman, S.Sy., M.H.
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Ai Srimulyati, S.Ag.
- Fraksi PDI Perjuangan: Sendi A. Maulana
- Fraksi Partai Demokrat: Jalil Abdillah
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP): H. Apep Saepul Mahdan, S.Ip.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, S.E., menegaskan bahwa perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus mengacu pada kebutuhan riil organisasi. Salah satu poin utama yang disorot adalah usulan peningkatan tipe perangkat daerah dari tipe C menjadi tipe A untuk memperkuat struktur dan jumlah bidang.
“Pada prinsipnya, perubahan SOTK ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai poin pandangan umum fraksi akan kami kaji lebih lanjut sebagai bahan penyusunan jawaban resmi Bupati,” ujar Andreas.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan menyusun jawaban resmi atas pandangan umum fraksi pada tahapan sidang berikutnya. Melalui pembahasan konstruktif ini, perubahan Perda diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang proporsional, efektif, dan optimal dalam melayani masyarakat
