Hariansukabumi.com– DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-27 pada Kamis (15/10/2026) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali bersama Wakil Bupati H. Andreas. Rapat ini membahas jawaban pemerintah daerah atas pandangan tujuh fraksi terkait Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sekaligus menetapkan komisi yang akan menindaklanjutinya
Wakil Bupati H. Andreas menjelaskan bahwa penataan perangkat daerah, khususnya penguatan urusan pertanahan dan tata ruang, dilakukan bukan sekadar untuk memperbesar struktur birokrasi. Pemerintah menekankan enam prinsip utama dalam menanggapi masukan tujuh fraksi (Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PDI-P, Demokrat, dan PPP):
• Efektivitas & Efisiensi: Penataan struktur dan kenaikan tipologi organisasi (tipe A) disesuaikan dengan beban kerja, indikator terukur, dan efisiensi anggaran (APBD) agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi.
• Kualitas SDM: Penempatan aparatur wajib didasarkan pada keahlian dan kompetensi untuk mendukung perubahan budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.
• Kepastian Hukum & Agraria: Penguatan kelembagaan diarahkan untuk mempermudah administrasi pertanahan, menangani sengketa, serta mengawal program Reforma Agraria (TORA) dan persoalan HGU.
• Lingkungan & Mitigasi: Penataan ruang harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, kearifan lokal, keterbukaan data geospasial, serta mitigasi bencana.
Sebagai langkah selanjutnya, rapat paripurna menugaskan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi untuk segera melakukan pembahasan mendalam bersama pihak eksekutif. Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali berharap proses ini berjalan konstruktif agar Raperda dapat disempurnakan sebelum disahkan, demi mewujudkan pelayanan publik Kabupaten Sukabumi yang lebih efektif dan profesional.
